Patah Tumbuh. Hilang Berganti. Jalani dengan ikhlas dan lapang hati Segala sesuatunya akan terganti Insya allah..
Minggu, 23 Maret 2014
Sabtu, 08 Maret 2014
Uji Mutu Benih
- Pengujian
Kadar Air -
Kadar air adalah berat air yang dikandung dan kemudian hilang karena pemanasan sesuai
dengan aturan yang di tetapkan yang dinyatakan dalam presentase terhadap berat
awal contoh benih.
Penetapan Kadar Air adalah banyaknya kandungan air dalam benih yang diukur
berdasarkan hilangnya kandungan air tersebut dan dinyatakan dalam % terhadap
berat asal contoh benih. Tujuan penetapan kadar air diantaranya untuk
mengetahui kadar air benih sebelum disimpan dan untuk menetapkan kadar air yang
tepat selama penyimpanan dalam rangka mempertahanka viabilitas benih tersebut.
- Kemurnian
Benih -
Kemurnian benih
adalah merupakan persentase berdasarkan berat benih murni yang terdapat dalam
suatu benih. Tujuan utama dari analisa kemurnian benih adalah untuk menentukan
komposisi berdasarkan berat dari contoh benih yang akan diuji atau dengan kata
lain komposisi dari kelompok benih dan untuk mengidentifikasi dari berbagai
species benih dan partikel-partikel lain yang terdapat dalam suatu benih.
- Daya
Kecambah -
Pengujian daya kecambah adalah
mengecambahkan benih pada kondisi yang sesuai untuk kebutuhan perkecambahan
benih tersebut, lalu menghitung presentase daya berkecambahnya. Persentase daya berkecambah merupakan jumlah proporsi benih-benih yang
telah menghasilkan perkecambahan dalam kondisi dan periode tertentu.
Tujuan dari
pengujian daya berkecambah adalah :
a) Memperoleh informasi nilai penanaman benih dilapangan
b) Membandingkan kualitas benih antar seed lot (kelompok benih)
c) Menduga storabilitas (daya simpan) benih
d) Memenuhi apakah nilai daya berkecambah benih telah memenuhi
peraturan yang berlaku.
Kamis, 31 Oktober 2013
Budaya demokrasi menuju masyarakat
madani
A.
Pengertian dan Prinsip-prinsip Budaya Demokrasi
1. Pengertian demokrasi
Demos berarti rakya, dan kratos berarti pemerintahan.
Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita
kenal sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Demokrasi
menempati posisi penting dalam pelaksanaan pembagian kekuasaan suatu negara
yang berdasarkan pada konsep dan prinsip trias politika.
2. Unsur-unsur budaya demokrasi
§
Kebebasan
§
Persamaan
§
Solidaritas
§
Toleransi
§
Menghormati kejujuran
§
Menghormati
penalaran
§
Keadaban
3. Macam-macam demokrasi
a. Berdasarkan ideologi
ü
Demokrasi
konstitusional (demokrasi liberal)
Kebebasan individu, ciri khasnya yaitu
kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan
dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi
dengan konstitusi.
ü
Demokrasi rakyat
Mencita-citakan kehidupan tanpa kelas
sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi ini memenuhi fungsi diktator
bproletar. Sistem demokrasi rakyat disebut juga “demokrasi proletar” , yang
berhaluan marxisme-komunisme.
b. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat
Ø
Demokrasi
langsung
Rakyat langsung mengemukakakn kehendaknya
dalam rapat yang dihadiri seluruh rakyat.
Ø
Demokrasi
perwakilan (demokrasi representatif)
Rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih
wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan (parlemen).
Ø
Demokrasi
perwakilan sistem referendum
Demokrasi ini merupakan gabungan antara
demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil untuk duduk
dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh
pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.
c. Berdasarkan titik perhatian rakyat
§
Demokrasi formal
§
Demokrasi
material
§
Demokrasi
gabungan
d. Berdasarkan sedi pelaksanaannya
ü
Demokrasi
langsung
Terjadi bila rakyatnya mewujudkan
kedaulatannya pada suatu negara dilakukan sevara langsung. Berfungsi sebagai
lembaga pengawas jalannya pemerintahan.
ü
Demokrasi tidak
langsung
Terjadi bila mewujudkan kedaulatannya,
rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksklusif, melainkan
melalui lembaga perwakilan
e. Berdasarkan corak atau model demokrasi
·
Demokrasi liberal
·
Demokrasi
terpimpin
·
Demokrasi sosial
·
Demokrasi partisipasi
·
Demokrasi
consociational
4. Hakikat budaya demokrasi
Menurut Gabriel Almond, budaya
demokrasi adalah budaya campuran antara kebebasan/partisipasi di satu pihak dan
norma-norma prilaku di pihak lain.
Masyarakat
harus menjadikan demokrasi sebagai way
of life (pandangan hidup) yang menuntun
tata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan pemerintahan, dan kenegaraan.
B.
Prinsip-prinsip demokrasi
Ø
Adanya jaminan
hak asasi manusianya, merupakan hak dasar yang melekat sejak lahir yang
merupakan anugera Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun
termasuk negara.
Ø
Perasmaan
kedudukan didepan hukum, agar tidak terjadi diskriminasi dan ketidakadilan,
siapapun melanggar hukum harus mendapat sanksi menurut hukum yang berlaku, dan
sebaliknya.
Ø
Pengakuan
terhadap hak-hak politik, seperti berkumpul, berobsesi, berserikat, dan
mengeluarkan pendapat.
Ø
Pengawasan atau
kontrol rakyat terhadap pemerintah, melalui demokrasi itu sendiri.
Ø
Pemerintahan
berdasar konstitusi, agar pemerintah tidak menyalagunakan kekuasaan
sewenang-wenang terhadap rakyat.
Ø
Adanya saran atu
kritik rakyat terhadap kinerja pemerintah melalui media masa sebagai alat
penyalur aspirasi rakyat.
Ø
Pemilihan umum
yang bebas dan jujur serta adil.
C.
Pengertian dan Ciri-ciri masyarakat madani
1. Pengertian masyarakat madani
Masyarakat madani secara etimologis
berarti masyarakat kota. Menurut rumusan PBB, masyarakat madani adalah
masyarakat yang demokratis dan menghargai human dignity atau hak-hak tanggung
jawab manusia.
2. Ciri-ciri masyarakat madani
§
Free public
sphere (ruang publik yang bebas)
§
Demokratisasi
§
Toleransi
§
Pluralisme
§
Keadilan sosial
(social justice)
§
Partisipasi
sosial
§
Supremasi hukum
D.
Proses menuju masyarakat madani
Membangun masyarakat yang adil, terbuka,
dan demokratif, dengan landasan takwa dengan semangat Ketuhan Yang Maha Esa,
serta sahnya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur.
Guna
mewujudkan terciptanya masyarakat madani. Diberlukan upaya sebagai berikut :
E.
Kendala yang Dihadapi dan Upaya Mengatasinya Bangsa
Indonesia dalam Mewujudkan Masyarakat Madani
1.
Kendala yang
dihadapi dalam mewujudkan masyarakat madani
Permasalahan bangsa juga menjadi
kendala dalam mewujudakan terciptanya masyarakat madani. Beberapa kendala yang
dihadapi dalam mewujudkan masyarakat madani, sebagai berikut :
·
Terjadinya krisis
perekonomian.
·
Masih kuatnya
prilaku korupsi.
·
Ancaman
disintegrasi bangsa.
·
Belum maksimalnya
kualitas sumber daya manusia.
·
Belum tertanamnya
jiwa kemandirian bangsa Indonesia.
·
Kurangnya
kesadaran pada hukum yang berlaku.
·
Rendahnya tingkat
kesukarelaan dan keswasembadaan pada setiap warga negara.
·
Kurangnya
perangkat hukum.
2.
Upaya untuk
mewujudkan masyarakat madani
Ø
Menumbuhkan sikap
keterbukaan dan keadilan antar lembaga negara, aparat, dan masyarakat.
Ø
Menumbuhkan
keyakinan dan rasa saling percaya di kalangan masyarakat dengan cara
meningkatkan rasa keadilan dan kejujuran dalam beberapa dimensi.
Ø
Menggalang
perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan kekuatan yang memiliki karakteristik
tersendiri.
Ø
Memanfaatkan
berbagai kesempatan unutk bersosialisasi tentang sistem masyarakat madani.
Rabu, 23 Oktober 2013
SOSIALISASI BUDAYA POLITIK
A.
Makna Sosialisasi Kesadaran Politik
1. Pengertian Sosialisasi Kesadaran Politik
Istilah
yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses yang ditempuh atau
cara-cara yang dilakukan agar seseorng (individu) dan masyarakat belajar atau
mengenal politik dan memiliki kepedulian terhadap politik serta mau mengembangkan
sikap yang berorientasi pada politik.
2. Pengertian Sosialisasi Politik
Proses
dimana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan
sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.
Segi penting sosialisasi
politik, sebagai berikut :
·
Sosialisasi
politik secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari
pengalaman/pola-pola aksi.
·
Memberikan
indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam
batas-batas yang luas dan lebih.
·
Sosialisasi
politik itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun
periode ini paling penting), tetapi sosialisasi berlaku sepanjang hidup.
·
Sosialisasi
merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara
implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.
3. Peran dan Fungsi Sosialisasi Politik
Berperan mengembangkan serta memperkuat
sikap politik di kalangan warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan
hak dan kewajiban dalm kehidupan bersama.
Fungsi sosialisai politik antara lain
untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan
politik, serta mendorong timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem
politiknya.
Fungsi
sosialisasi politik, sebagai berikut :
§ Melatih individu
§ Memelihara sistem politik
Cara
untuk melakukan sosialisasi politik, sebagai berikut :
v Imitasi
Melalui
imitasi, seseorang individu meniru terhadap tingkah laku individu lainnya.
v Instruksi
Melalui
instruksi, seorang individu diberitahu oleh orang lain mengenai posisinya di
dalam sistem politik, apa yang harus mereka lakuakan, bagaimana, dan untuk apa.
v Motivasi
Melaui
cra ini, individu langsung belajar dari pengalaman, membandingkan pendapat dan
tingkah sendiri dengan tingkah orang lain.
Metode
sosialisasi politikdari metode penyampaian pesan ada dua macam, sebagai berikut
:
4. Mekanisme Sosialisasi Budaya Politik
Perkembangan sosialisasi politik diawali
dari masa kanak-kanak atau remaja.
Proses
politik dari anak, sebagai berikut :
·
Pengenalan
otoritas melalui individu tertentu, seperti orangtua anak, presiden, dan
polisi.
·
Perkembangan
pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara penjabat
swasta dan penjabat pemerintah.
·
Pengenalan
mengenai instiusi-isntitusi politik yang impersonal, seperti kongres
(parlemen), Mahkama Agung, dan pemungutan suara (pemilu).
·
Perkembangan
perbedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibad dalam
aktivitas yang diasosialisasikan dengan institusi-institusinya.
Nilai-nilai
yang mempengaruhi sosialisasi politik :
Ø Tradisi
Ø Prestasi
Ø Pribadi
Ø Penyesuaian diri
Ø Intelektual
Ø Politik
Sarana/alat/agen
yang dapat dijadikan sebagai perantara/sasaran dalam sosialisasi politik,
sebgai berikut :
§ Keluarga (Family)
§ Sekolah
§ Kelompok pertemanan (peer groups)
§ Media massa
§ Pemerintah
§ Partai politik
B.
Fungsi dan peranan partai politik
1.
Pengertian Partai
Politik
Partai politik adalah organisasi
politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara
sukarela atas dasar persamaan kehendak cita-cita untuk memperjuangkan
kepentingan masyarakat, bangsa, negara melalui pemilihan umum.
2.
Fungsi Partai
Politik
Upaya
yang dilakukan partai politik, sebagai berikut :
v Bila anggota partai politik yang memberikan informasi
justru menimbulkan kegelisaan dan perpecahan masyarakat, pimpinan partai
politik harus segera klarifikasi atau diselesaikan dengan baik.
v Adanya kemungkinan anggota partai politik lebih
mengejar kepentingan pribadi/golongannya, sehingga berakibat terjadi
pengkotakan politik atau konflik yang harus segera diselesaikan dengan tuntas.
Sebagai
sarana sosialisasi politik, partai politik melaksanakan fungsi-fungsi sebagai
berikut :
·
Sosialisasi
politik
·
Rekrutmen politik
·
Partisipasi
politik
·
Artikulasi kepentingan
·
Agregasi kepentingan
·
Komunikasi
politik
C.
Peran Serta Budaya Politik Partisipan
Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian
dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam
masyarakat yang kritis dan aktif. Hal tersebut merupakan satu indikator adanya
keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).
Bagi
pemerintah, partisipasi politik warga negara berfungsi untuk mendukung
program-program pemerintah.
1.
Bentuk-bentuk
partisipasi politik
Bentuk-bentuk partisipasi politik yang
terjadi di berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam
bentuk konvensional dan nonkonvensional.
a. Bentuk Konvensional
§
Dengan pemberian
suara (voting)
§
Dengan diskusi
kelompok
§
Dengan kegiatan
kampanya
§
Dengan membentuk
gabungan dalam kelompok kepentingan
§
Dengan komunikasi
individual dengan pejbat politik/administratif
b. Bentuk Nonkonvensional
§
Dengan pengajuan
petisi
§
Dengan
berdemonstrasi
§
Dengan
konfrontasi
§
Dengan pemogokan
§
Tindakan
kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman, dan pembakaran
§
Tindakan
kekerasan politik menusia penculikan/pembunuhan
§
Dengan perang
gerliya/revolusi.
2.
Faktor-faktor
yang mempengaruhi partisipasi politik
o
Modernisasi
o
Terjadinya
perubahan-perubahan struktur kelas sosial
o
Meluasnya
partisipasi masyarakat
o
Konflik-konflik
diantara pemimpin-pemimpin politik
o
Keterlibatan
pemerintah yang makin luas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
3.
Contoh budaya
politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
a. Dalam lingkungan keluarga
·
Musyawarah
keluarga.
·
Pemasaran atribut
negara pada hari-hari besar nasional.
·
Membaca dan
mengikuti berbagai berita melalui media cetak maupun tertulit terutama
menyangkut masalah peristiwaa politik kenegaraan.
b. Dalam lingkungan sekolah
·
Mengikuti diskusi
yang diselenggarakan sekolah.
·
Pembuatan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS.
·
Membuat bulletin
yang memuat artikel yang berisikan aspirasi siswa.
·
Pemilihan ketua
OSIS, ketua kelas, dan mengikuti kegiatan ekstrakulikuler.
c. Dalam lingkungan masyarakat
·
Forum masyarakat.
·
Pemilihan ketua
RT, kepala desa, maupun organisasi masyarakat lainnya.
·
Pembuatan
peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi
masyarakat.
d. Dalam lingkungan Berbangsa dan Bernegara
·
Menggunakan hak
pilih dalam pemilu.
·
Duduk dalam
lembaga politik (DPR-MPR).
·
Berkampanye,
menghadiri diskusi politik.
·
Ikut aksi unjuk
rasa dengan damai
·
Melakukan
komunikasi dengan wakil rakyat.
·
Menjadi anggota
aktif di dalam partai politik.
4.
Contoh perilaku
berperan aktif dalam politik yang berkembang di masyarakat
§
Memiliki
pengetahuan yang relevan untuk menganalisis isu-isu dan masalah politik.
§
Memiliki
pengetahuan yang berhubungan dengan sistem hukum dan kegunaannya dalam
mengatasi masalah dalam masyarakat.
§
Memiliki
pandangan mengenai kenyataan politik.
§
Menggunakan hak
pilih dengan baik.
§
Menjadi anggota
organisasi partai politik.
§
Menghadapi
kelompok diskusi, berkampanye, berdialog, berkomunikasi dengan pejabat
pemerintah.
Langganan:
Postingan (Atom)