Jumat, 18 Oktober 2013

Budaya politik di indonesia

A.    Pengertian Budaya Politik
            Budaya politik berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan masyarakat.
Politik berasal dari bahas Yunani polis dan teta. Polis berarti kota atau negara kota, teta berarti urusan. Dengan demkikian , politik berarti urusan negara (pemerintahan).
Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Budaya politik tidak mengendapkan perilaku aktual, tetapi perilaku non aktual, mengorientasikan sistem politik, dan mendeskrepsikan warga negara sebagai anggota sistem politik.

Ciri-ciri budaya :
1.      Dapat dipelajari
2.      Dapat diwariskan dan diteruskan
3.      Hidup dalam masyarakat
4.      Dikembangkan dan berubah
5.      Terintergrasi

Beberapa definisi budaya politik yang disampaikan para ahli, sebagai berikut :
·         Gabriel A. Almond dan Sidney Verba
      Sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik.
·         Austin Ranney
      Seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi objek-objek politik.
·         Samuel Beer
      Nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.
·         Alan R. Ball
      Susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik.
·         Rusadi Kantaprawira
      Pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politk yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
·         Gabriel A.Almond dan G. Bigham Powell Jr
      Sikap, kyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian tertenu populasi.

Tiga Komponen pandangan objek politik, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahka. Sebagai berikut :
1.      Komponen orientasi Kognitif
Komponen yang menyangkut tentang pengetahuan politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan outputnya.
2.      Komponen orientasi afek
Segala perasaan terhadap sistem politik, perannannya, para aktor, dan penampilannya.
3.      Komponen orientasi evaluatif
Keputusan dan paradigma tentang objek politik yang sevra tipikal melibatkan kombinasi standart nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

B.    Ciri-ciri Budaya Politik
Budaya politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1.      Adanya nilai-nilai keyakinan dan sikap emosi terhadap pemerintah.
2.      Adanya sikap dan orientasi warga negara terhadap sistem yang dijalankan.
3.      Adanya kepedulian dan kesadaran individu, masyarakat dan warga negara terhadap proses penyelenggaraan negara.
4.      Adanya keinginan individu atau warga negara untuk memengaruhi atau mengendalikan pemerintah.

Disamping itu, budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas, sebagai berikut :
·         Budaya politik menyangkut masalah legimitasi.
·         Pengaturan kekuasaan proses pembuatan kebijakan pemerintah.
·         Kegiatan paertai-partai politik.
·         Perilaku aparat negara.
·         Gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.
·         Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luar.
·         Budaya politik menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

C.     Macam-macam budaya politik
                        Menurut Almond dan Verba, ada tiga macam budaya politik yang berkembang dalam masyarakat, sebagai berikut :
1.      Budaya politik parokial (parochial political culture)
            Terdapat pada sistem politik tradisional dan sederhana.
2.      Budaya politik subjek (subect political culture)
            Dimana anggota masyarakat mempunai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran         terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi outputnya.
3.      Budaya politik partisipan (participant political culture)
            Memiliki orientasi terhadap seluruh objek politik secara keseluruhan.

Almond dan Verba menarik kesimpulan adanya budaya politik campuran, sebagai berikut :
§  Budaya politik subjek parokial (the parochial subject culture)
§  Budaya politik subjek partisipan (the subject participant culture)
§  Budaya politik parokial partisipan (the parochial participant culture)

D.    Tipe-tipe budaya politik
            Tiga tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, sebagai berikut :
1.      Budaya politik tradisional
            Budaya politik yang mengedepankan satu budaya dari etnis tertentu yang ada di Indonesia.
2.      Budaya politik islam
            Budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada suatu keyakinan dan nilai agama     islam.
3.      Budaya politik moderen
Budaya politik yang mencoba meninggalkan karakter etnis tertentu atau latar belakang agama tertentu.

Antropolog Amerika Serikat, Clifford Geertz, tiga macam budaya politik :
1.      Budaya politik abangan
Budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang dapat mempengaruhi hidup manusia.
2.      Budaya politik santri
Budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek keagamaan, khususnya agama islam.
3.      Budaya politik priyayi
Budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi.

Tipe budaya politik berdasarkan sikap yang ditunjukkan, sebagai berikut
a.      Budaya politik militan
b.      Budaya politik toleransi
c.       Budaya politik absolut
d.      Budaya politik akomodatif

Secara umum budaya politik Indonesia diwarnai oleh tiga ciri dominan, sebagai berikut :
§  Adanya hirarki yang ketat, pemilihan tegas antara penguasa (orang besar) dan rakyat biasa (orang kecil)
§  Kecenderungan patronage, relasi-relasi politik yang bersifat individual antara patron dan klien.
§  Kecenderungan neopatrimonialistik, kecenderungan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam kontrol langsung pimpinan negara meskipun negara merupakan lembaga politik moderen yang dilengkapi dengan birokrasi moderen.
Budaya politik indonesia dinamakan Bhinneka Tunggal Ika.